JAKARTA (Pos Kota) – Utang Negara Indonesia makin bejibun. Sejak era
Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),
rakyat Indonesia selalu dibebani utang. Sedangkan kemakmuran yang
dijanjikan pemerintah belum terwujud.
Ironisnya, utang Indonesia yang menggunung itu terjadi di tengah
kepemimpinan Presiden SBY untuk periode kedua. Bahkan hingga bulan
ini beban utang RI naik Rp13,3 triliun menjadi Rp1.768 triliun. Ada yang
menyebut tumpukan utang itu karena Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) digerogoti aparatnya sendiri alias dikorupsi.
Dugaan ini makin menguat dengan pernyataan Pusat Pelaporan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya sejumlah Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang memiliki rekening tak wajar. Diduga mereka adalah
bagian dari tikus yang menggerogoti APBN
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajat Wibowo
menyebutkan, bisa jadi rekening gendut itu hasil korupsi. BIsa juga
rekening penampungan sementara, seperti setoran royalty non migas,
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "BIsa juga penampungan
dana transfer dari pusat," katanya. "Tapi apapun itu cermin tata kelola
yang buruk dan rawan korupsi."
Karena itu, perlu diinvestigasi satu persatu PNS yang punya rekening
gendut. "Kalau hasil korupsi, sita saja. Kalau rekening penampungan,
segera setorkan ke kas negara. Praktik ini harus diakhiri."
UTANG MENGGUNUNG
Aktivis Koalisi Anti-Utang, Dani Setiawan menambahkan, utang negara di
era Presiden SBY terus meninggi. Tetapi manfaatnya tidak terukur dan
terdeteksi. Padahal sepuluh tahun lalu masih Rp1.273 triliun. Kini Rp1.768
triliun atau naik rata-rata Rp50 triliun per tahun.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
menunjukkan, pada 2010 jumlah utang Rp1.676 triliun. Artinya, dalam
setahun terakhir utang bertambah Rp91,19 triliun. Bila beban utang dibagi
rata kepada 237 juta penduduk Indonesia, termasuk bayi sudah harus
memikul utang Rp7,4 juta. Lebih berat lagi, utang itu 45 persen
berbentuk mata uang dolar AS.
Anggota Komisi XI DPR-RI, Arif Budimanta mengungkapkan, pemerintah
harus berhati-hati. "Dari sisi likuiditas kemampuan membayar utang
pada tahap mengkhawatirkan dan berbahaya," ungkap Arif.
Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Revrison Baswir
mengungkapkan sejak awal masalah utang sudah didisain menjadi
ajang 'permainan'. "Mereka sengaja mendesain agar negara lain
mau menerimanya," katanya.
Sedangkan mantan anggota Komisi XI DPR Dradjat Wibowo
menambahkan, kendati Presiden SBY terus mengingatkan para
menterinya untuk tegas mengurangi utang luar negeri, kenaikan utang
ternyata tetap meruncing. SBY meminta persentase utang pemerintah
terhadap PDB di 2014 harus ditekan menjadi paling besar 22 persen.
SBY juga meminta dengan tegas agar tiap tahun jumlah utang yang
dibayar harus lebih besar dari jumlah utang yang ditarik pemerintah. Tapi
berbarengan dengan itu, jumlah utang terus menggunung, seakan SBY
mengajak rakyat 'naik-naik ke puncak gunung utang', yang bisa
membuat ekonomi kian pincang karena utang makin banyak. (aby/
setiawan/us/r)
sumber; http://m.poskota.co.id/berita-terkin...p1-768-triliun
Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),
rakyat Indonesia selalu dibebani utang. Sedangkan kemakmuran yang
dijanjikan pemerintah belum terwujud.
Ironisnya, utang Indonesia yang menggunung itu terjadi di tengah
kepemimpinan Presiden SBY untuk periode kedua. Bahkan hingga bulan
ini beban utang RI naik Rp13,3 triliun menjadi Rp1.768 triliun. Ada yang
menyebut tumpukan utang itu karena Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) digerogoti aparatnya sendiri alias dikorupsi.
Dugaan ini makin menguat dengan pernyataan Pusat Pelaporan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya sejumlah Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang memiliki rekening tak wajar. Diduga mereka adalah
bagian dari tikus yang menggerogoti APBN
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajat Wibowo
menyebutkan, bisa jadi rekening gendut itu hasil korupsi. BIsa juga
rekening penampungan sementara, seperti setoran royalty non migas,
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "BIsa juga penampungan
dana transfer dari pusat," katanya. "Tapi apapun itu cermin tata kelola
yang buruk dan rawan korupsi."
Karena itu, perlu diinvestigasi satu persatu PNS yang punya rekening
gendut. "Kalau hasil korupsi, sita saja. Kalau rekening penampungan,
segera setorkan ke kas negara. Praktik ini harus diakhiri."
UTANG MENGGUNUNG
Aktivis Koalisi Anti-Utang, Dani Setiawan menambahkan, utang negara di
era Presiden SBY terus meninggi. Tetapi manfaatnya tidak terukur dan
terdeteksi. Padahal sepuluh tahun lalu masih Rp1.273 triliun. Kini Rp1.768
triliun atau naik rata-rata Rp50 triliun per tahun.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
menunjukkan, pada 2010 jumlah utang Rp1.676 triliun. Artinya, dalam
setahun terakhir utang bertambah Rp91,19 triliun. Bila beban utang dibagi
rata kepada 237 juta penduduk Indonesia, termasuk bayi sudah harus
memikul utang Rp7,4 juta. Lebih berat lagi, utang itu 45 persen
berbentuk mata uang dolar AS.
Anggota Komisi XI DPR-RI, Arif Budimanta mengungkapkan, pemerintah
harus berhati-hati. "Dari sisi likuiditas kemampuan membayar utang
pada tahap mengkhawatirkan dan berbahaya," ungkap Arif.
Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Revrison Baswir
mengungkapkan sejak awal masalah utang sudah didisain menjadi
ajang 'permainan'. "Mereka sengaja mendesain agar negara lain
mau menerimanya," katanya.
Sedangkan mantan anggota Komisi XI DPR Dradjat Wibowo
menambahkan, kendati Presiden SBY terus mengingatkan para
menterinya untuk tegas mengurangi utang luar negeri, kenaikan utang
ternyata tetap meruncing. SBY meminta persentase utang pemerintah
terhadap PDB di 2014 harus ditekan menjadi paling besar 22 persen.
SBY juga meminta dengan tegas agar tiap tahun jumlah utang yang
dibayar harus lebih besar dari jumlah utang yang ditarik pemerintah. Tapi
berbarengan dengan itu, jumlah utang terus menggunung, seakan SBY
mengajak rakyat 'naik-naik ke puncak gunung utang', yang bisa
membuat ekonomi kian pincang karena utang makin banyak. (aby/
setiawan/us/r)
sumber; http://m.poskota.co.id/berita-terkin...p1-768-triliun
bewok89 31 Dec, 2011
-
Source: http://situs-berita-terbaru.blogspot.com/2011/12/rakyat-disodok-utang-rp1768-triliun.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com