Utang Ditambah karena Korupsi Masih Marak
Selasa, 6 Desember 2011 | 23:59 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi menjadi salah satu penyebab tingginya utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri membengkak karena dijadikan salah satu penutup defisit, saat pengeluaran negara membengkak akibat dikorupsi. Sementara itu, di sisi penerimaan, targetnya tak tercapai.
Indikasi soal bertambahnya jumlah utang luar negeri karena maraknya korupsi di Indonesia diungkapkan oleh Agus Santoso, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Selasa (6/12/2011) di Jakarta.
Agus mencontohkan masih maraknya penyelewengan uang negara oleh bendahara proyek pemerintah daerah, yang dilakukan di hampir seluruh Indonesia. Modusnya terjadi sejak lama dan diketahui persis oleh inspektorat jenderal di berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Keuangan.
Agus mengatakan, para bendaharawan di pemda seluruh Indonesia ini setiap tanggal belasan bulan Desember selalu mentransfer uang proyek ke rekening istri dan anaknya. Alasannya sangat pragmatis.
"Banyak proyek yang masih berjalan, padahal itu seharusnya sudah tutup, sudah harus dipertanggungjawabkan. Mereka selalu pragmatis sehingga dipindahkan, dari uang negara, ke rekening pribadi mereka. Konyolnya, ada yang dipindahkan ke rekening istri dan anak," katanya.
Menurut Agus, hal tersebut sudah menjadi praktik umum. "Kalau saya ngomong sekarang bukan berarti baru terjadi. Bisa jadi itu sudah terjadi sejak tahun lalu. Ini pengulangan dari tahun sebelumnya. Kalau sistem belum berubah, lalu budaya kerja seperti ini dianggap hal hal biasa, kasihan negara ini," ujarnya.
http://nasional.kompas.com/read/2011...si.Masih.Marak
Korupsi Membuat Utang Indonesia Menggunung
Senin, 5 Desember 2011 15:12:25
JAKARTA - Utang RI terus membengkak dari tahun ke tahun. Meski rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RI masih dibilang rendah namun dari jumlahnya terus bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan utang bertambah diakibatkan oleh korupsi.
Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso mengatakan dalam pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semua aparat penyelenggara negara berkewajiban mengamankan target penerimaan negara dan menyelenggarakan belanja negara dengan bertanggungjawab.
Namun korupsi bisa menghancurkan efektifitas penyelenggaraan negara yang pada akhirnya membuat utang luar negeri membengkak.
"Korupsi yang mengakibatkan target penerimaan APBN maupun APBD tidak optimal bisa berdampak membengkaknya utang luar negeri," ungkap Agus ketika berbincang di Jakarta, Senin (04/12).
Masih maraknya korupsi, sambung Agus menjadi 'biang kerok' target penerimaan APBN dan APBD tidak sesuai. Sementara korupsi yang mengakibatkan berkurangnya dana pembangunan akan berakibat pada pelaksanaan pembangunan yang tidak efektif.
"Hal ini tentu tidak bisa dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat (pembayar pajak)," tuturnya.
Menurut Agus, dalam pos penerimaan APBN, penerimaan pajak (dan bea cukai) adalah pos penerimaan yang signifikan.
"Oleh karena itu aparat pajak dan bea cukai berkewajiban untuk memiliki integritas yang tinggi dalam mengawal penerimaan negara pada pos ini," ungkapnya.
Selama ini, Agus mengungkapkan modus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi kerap terjadi. Tidak hanya aparat pajak maupun bea cukai namun pejabat pemerintah daerah juga menjadi oknum.
"Saya sangat kaget ketika memperhatikan modus yang dilakukan pada umumnya melibatkan keluarga mereka. Yaitu melibatkan isteri, anak, orang tua, mertua, dan kerabat-kerabatnya, padahal dengan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian uang), mereka yang menikmati akan terkena," jelasnya.
Agus menegaskan, PPATK tidak akan tinggal diam dan berupaya menelusuri seluruh rekening para pejabat untuk mencegah adanya korupsi tersebut. PPATK, sambungnya tidak bisa bekerja sendiri, namun juga memerlukan dukungan seluruh penyedia jasa keuangan.
"Seluruh penyedia jasa keuangan jangan ragu-ragu untuk melaporkan transaksi mencurigakan. PPATK terus berupaya membuat Indonesia bersih," pungkasnya.
PPATK sebelumnya menemukan banyak praktik penyimpangan pengelolaan rekening pemerintah pusat oleh bendahara di tingkat pemerintah daerah. Lucunya, modus penyimpangan tersebut dilakukan dengan memindahkan dana pemerintah ke rekening pribadi.
PPATK menilai praktek seperti itu sebetulnya sangat rawan terjadi penyimpangan misalnya korupsi. Hal ini, terjadi karena sistem pengelolaan keuangan Pemda yang kurang responsif dan akomodatif yang antara lain disebabkan molornya dropping anggaran
Berdasarkan catatan kementerian keuangan, total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.
http://www.citydirectory.co.id/umum/...sia-Menggunung
-----------------
Kalau pernah membaca bukunya John Perkins yang berjudul Hoodwinked: An Economic Hit Man (edisi bahasa Indonesia bisa dibaca di google Books), sementara versi di Youtube juga ada (klik) dan bahkan ada pula yang memberikan teks bahasa Indonesia atas video John Perkins itu di Youtube (klik). Dalam buku dan video itu, diterangkan bahwa korupsi di negara-negara berkembang yang menjadi langganan Negara kreditor Barat (terutama World Bank dan IMF serta bank Komersil dari Barat), elitnya memang mereka sengaja untuk dibikin suka korup dan terus mengutang kepada mereka sehingga akhirnya terjiret utang (debt trap). Setelah terjiret utang, maka negara itu akan mudah dikendalikan dan dihisap kekayaannya, terutama SDA-nya! Tapi kita juga tidak bisa serta-merta percaya begitu saja dengan celotehen orang-orang seperti John Perkins ini, tanpa menelitinya lebih jauh. Bisa saja publikasi John Perkins itu justru sebuah bagian dari 'Grand Scenario' yang disiapkan kelompoknya!
Selasa, 6 Desember 2011 | 23:59 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi menjadi salah satu penyebab tingginya utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri membengkak karena dijadikan salah satu penutup defisit, saat pengeluaran negara membengkak akibat dikorupsi. Sementara itu, di sisi penerimaan, targetnya tak tercapai.
Indikasi soal bertambahnya jumlah utang luar negeri karena maraknya korupsi di Indonesia diungkapkan oleh Agus Santoso, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Selasa (6/12/2011) di Jakarta.
Agus mencontohkan masih maraknya penyelewengan uang negara oleh bendahara proyek pemerintah daerah, yang dilakukan di hampir seluruh Indonesia. Modusnya terjadi sejak lama dan diketahui persis oleh inspektorat jenderal di berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Keuangan.
Agus mengatakan, para bendaharawan di pemda seluruh Indonesia ini setiap tanggal belasan bulan Desember selalu mentransfer uang proyek ke rekening istri dan anaknya. Alasannya sangat pragmatis.
"Banyak proyek yang masih berjalan, padahal itu seharusnya sudah tutup, sudah harus dipertanggungjawabkan. Mereka selalu pragmatis sehingga dipindahkan, dari uang negara, ke rekening pribadi mereka. Konyolnya, ada yang dipindahkan ke rekening istri dan anak," katanya.
Menurut Agus, hal tersebut sudah menjadi praktik umum. "Kalau saya ngomong sekarang bukan berarti baru terjadi. Bisa jadi itu sudah terjadi sejak tahun lalu. Ini pengulangan dari tahun sebelumnya. Kalau sistem belum berubah, lalu budaya kerja seperti ini dianggap hal hal biasa, kasihan negara ini," ujarnya.
http://nasional.kompas.com/read/2011...si.Masih.Marak
Korupsi Membuat Utang Indonesia Menggunung
Senin, 5 Desember 2011 15:12:25
JAKARTA - Utang RI terus membengkak dari tahun ke tahun. Meski rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RI masih dibilang rendah namun dari jumlahnya terus bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan utang bertambah diakibatkan oleh korupsi.
Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso mengatakan dalam pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semua aparat penyelenggara negara berkewajiban mengamankan target penerimaan negara dan menyelenggarakan belanja negara dengan bertanggungjawab.
Namun korupsi bisa menghancurkan efektifitas penyelenggaraan negara yang pada akhirnya membuat utang luar negeri membengkak.
"Korupsi yang mengakibatkan target penerimaan APBN maupun APBD tidak optimal bisa berdampak membengkaknya utang luar negeri," ungkap Agus ketika berbincang di Jakarta, Senin (04/12).
Masih maraknya korupsi, sambung Agus menjadi 'biang kerok' target penerimaan APBN dan APBD tidak sesuai. Sementara korupsi yang mengakibatkan berkurangnya dana pembangunan akan berakibat pada pelaksanaan pembangunan yang tidak efektif.
"Hal ini tentu tidak bisa dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat (pembayar pajak)," tuturnya.
Menurut Agus, dalam pos penerimaan APBN, penerimaan pajak (dan bea cukai) adalah pos penerimaan yang signifikan.
"Oleh karena itu aparat pajak dan bea cukai berkewajiban untuk memiliki integritas yang tinggi dalam mengawal penerimaan negara pada pos ini," ungkapnya.
Selama ini, Agus mengungkapkan modus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi kerap terjadi. Tidak hanya aparat pajak maupun bea cukai namun pejabat pemerintah daerah juga menjadi oknum.
"Saya sangat kaget ketika memperhatikan modus yang dilakukan pada umumnya melibatkan keluarga mereka. Yaitu melibatkan isteri, anak, orang tua, mertua, dan kerabat-kerabatnya, padahal dengan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian uang), mereka yang menikmati akan terkena," jelasnya.
Agus menegaskan, PPATK tidak akan tinggal diam dan berupaya menelusuri seluruh rekening para pejabat untuk mencegah adanya korupsi tersebut. PPATK, sambungnya tidak bisa bekerja sendiri, namun juga memerlukan dukungan seluruh penyedia jasa keuangan.
"Seluruh penyedia jasa keuangan jangan ragu-ragu untuk melaporkan transaksi mencurigakan. PPATK terus berupaya membuat Indonesia bersih," pungkasnya.
PPATK sebelumnya menemukan banyak praktik penyimpangan pengelolaan rekening pemerintah pusat oleh bendahara di tingkat pemerintah daerah. Lucunya, modus penyimpangan tersebut dilakukan dengan memindahkan dana pemerintah ke rekening pribadi.
PPATK menilai praktek seperti itu sebetulnya sangat rawan terjadi penyimpangan misalnya korupsi. Hal ini, terjadi karena sistem pengelolaan keuangan Pemda yang kurang responsif dan akomodatif yang antara lain disebabkan molornya dropping anggaran
Berdasarkan catatan kementerian keuangan, total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.
http://www.citydirectory.co.id/umum/...sia-Menggunung
-----------------
Kalau pernah membaca bukunya John Perkins yang berjudul Hoodwinked: An Economic Hit Man (edisi bahasa Indonesia bisa dibaca di google Books), sementara versi di Youtube juga ada (klik) dan bahkan ada pula yang memberikan teks bahasa Indonesia atas video John Perkins itu di Youtube (klik). Dalam buku dan video itu, diterangkan bahwa korupsi di negara-negara berkembang yang menjadi langganan Negara kreditor Barat (terutama World Bank dan IMF serta bank Komersil dari Barat), elitnya memang mereka sengaja untuk dibikin suka korup dan terus mengutang kepada mereka sehingga akhirnya terjiret utang (debt trap). Setelah terjiret utang, maka negara itu akan mudah dikendalikan dan dihisap kekayaannya, terutama SDA-nya! Tapi kita juga tidak bisa serta-merta percaya begitu saja dengan celotehen orang-orang seperti John Perkins ini, tanpa menelitinya lebih jauh. Bisa saja publikasi John Perkins itu justru sebuah bagian dari 'Grand Scenario' yang disiapkan kelompoknya!
.kyrie.eleison. 31 Dec, 2011
-
Source: http://ideguenews.blogspot.com/2011/12/utang-ditambah-karena-korupsi-masih.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com